Inderalaya,JS
Usai melakukan aksi demo di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Jakarta, Senin, (28/06) lalu, Badan Informasi Data Investigasi Korupsi (BIDIK) Sumatra Selatan, Selasa (29/06) membawa 16 berkas proyek yang diduga bermasalah era Bupati HM Ilyas Panji Alam ke Mabes Polri dan Kejagung RI.
Ke-16 proyek yang diduga bermasalah tersebut dibeberkan Ketua Bidik Sumsel, Yongki Ariansyah, SH seperti pengaduan indikasi penyimpangan/KKN dilingungan Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Ogan Ilir pada pekerjaan pemeliharaan periodik jalan ruas Srijabo-Kotadaro APBD 2020.
Dinas Perikanan dan Peternakan, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat APBD 2019, Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang, pekerjaan pemeliharaan periodik jalan ruas pematang bangsal-lebung jangkar APBD 2020
Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang, pekerjaan pemeliharaan periodik jalan ruas ibul dalam ke PT OKI Tania Pratama APBD 2020, Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang, Peningkatan jalan ruas DK Indralaya APBD 2020.
Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang, Kuang Dalam-BRK APBD 2020, Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang, Rehab Jembatan Didusun Kuang Dalam Timur APBD 2020, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemungkiman, Pembangunan Laboratorium RSUD OI APBD 2019.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengadaan Buku pegangan guru, APBD 2019, Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang, Pengendalian banjir sungai pipa bengkok Ulu Kec Indralaya 2019, Dinas perumahan dan kawasan Pemungkiman, Pembangunan Taman Kota Indralaya (lanjutan 2019) APBD 2020.
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemungkiman, Pembangunan Taman Kota, APBD 2018, Dinas Perumahan dan kawasan Pemungkiman, Pembangunan Taman Kota, APBD 2017, Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang, Rehab Jembatan Ular Bedil (H-Bim), APBD 2017
Dan Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Peningkatan jalan ruas Sp Palemraya - Sribanding, APBD 2017, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pembuatan irigasi air tanah (dalam/dangkal) sumur bor (belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat), APBD 2019.
"Kami minta kepada pihak Mabes Polri melalui Bareskrim dan Kejagung melalui Jampidsusnya untuk menidaklajuti laporan kami ini. Karena kami yakin, ke-16 proyek yang kami laporkan ini terindikasi KKN dan diduga kuat kerugian negara miliyaran rupiah. Jadi sekali lagi kami tekankan usut tuntas," tegas Yongki
Sementara itu Didalam aksinya BIDIK di KPK menuntut pengusutan kasus KKN segera diselesaikan terkait proyek yang ada disejumlah OPD/Dinas Pemkab Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Mengingat kasus ini pernah ditangani oleh KPK beberapa waktu lalu namun belum tuntas serta belum ditetapkannya tersangka dalam kasus tersebut.
Seperti kasus korupsi proyek Jalan di Desa Tanjung Miring, Kecamatan Muara Kuang, senilai 12 miliar rupiah dan peningkatan Jalan Simpang Pelabuhan Dalam (Pemulutan) Indralaya, tahun 2018 senilai 17 miliar rupiah.
Dalam keterangan bersama wartawan juga Yongki mengatakan bahwa ada keponakan kandung mantan Bupati sendiri terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara senilai 3,2 miliar rupiah. "Ini sudah dikembalikan melalui Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan," kata Yongki.
"Maka dari itu kemarin kita datang membawa laporan khusus ke KPK ke Mabes Polri dan Kejagung agar pihak terkait ini dapat menindak lanjuti laporan kami, 16 paket proyek yang kami bawa ke Jakarta ini kita bawa ke KPK sebagai bukti awal untuk membantu KPK dalam proses penyelidikan," jelas Yongki
Ia juga menyampaikan Proses hukum di Sumatra Selatan berjalan kurang maksimal, aparat penegak hukum diduga lamban dalam menindak lanjuti laporan indikasi korupsi.
Menurutnya KPK yang sudah hadir lebih dari dua kali, kehadirannya dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan mantan Bupati IPA.
"Sehingga saat ini kami tanyakan kepada KPK terkait tindak lanjutnya yang jelas dan kepastian hukum terhadap kasus tersebut," katanya.
"Kami meminta KPK khususnya ketua KPK Firli Bahuri agar dapat bertindak setegas-tegasnya untuk menindak indikasi penyimpangan yang ada di kabupaten Organ Ilir ini, sekaligus memeriksa harta kekayaannya,"ujarnya.#prima
