PALI, JS
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sekaligus Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PALI, Hoirillah mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang dinilainya kurang terbuka untuk diajak berkoordinasi terhapa permasalahan rakyat.
Ungkapan kekecewaan itu disampaikannya langsung usai ikuti rapat paripurna DPRD, dihadapan beberapa awak media, di ruang bangar DPRD Kabupaten PALI Senin (16/3). Menurut pengakuan Hoirillah bahwa rasa kecewa dirinya bermula saat dirinya bermaksud berkoordinasi dengan Kepala DPMD Kabupaten PALI dalam menyelesaikan permasalahan pemilihan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi.
Dimana pada pemilihan BPD desa tersebut terdapat masalah adanya BPD terpilih yang pemilihannya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2019 lalu, tetapi hingga pertengahan bulan Maret 2020 belum kunjung dilantik.
"Dengan adanya permasalahan itu, kami bersama panitia pemilihan serta BPD terpilih Desa Benuang datang ke Kantor DPMD minggu lalu. Tetapi saat sampai, Kepala DPMD sedang ada tamu dan kami disuruh menunggu. Tetapi setelah tamu itu keluar sekitar 20 menit kami menunggu, ada pemberitahuan dari salah satu staf DPMD bahwa kami disuruh menghadap Kabidnya, bukan diterima langsung Kepaala DPMD," kata Horillah.
Dengan adanya kejadian tersebut Hoirillah merasa tidak dihargai sebagi Wakil Rakayat. Pasalnya kedatangan dirinya ke Kantor DPMD untuk berkoordinasi mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut. "Kami sangat kecewa, atas kejadian ini, kami berharap jadi contoh OPD lain untuk selalu terbuka menerima tamu. Terlebih saya ini Wakil Rakyat yang berkewajiban menyampaikannya aspirasi rakyat." Harpanya.
Selain itu Hoirillah selaku Ketua Fraksi PDI-P melayangkan nota protes Kepada Bupati PALI agar membina Kepala OPD yang dimaksud, karena menurut Hoirillah bahwa tidak sepatutnya seorang Kepala OPD menolak Wakil Rakyat untuk lakukan koordinasi permasalahan Rakyat
"Kami layangkan nota sebagai bentuk protes kami terhadap pelayanan di DPMD. Kami sayangkan, karena di sini tidak ada komunikasi baik antar lembaga. Dalam nota protes itu, kami meminta Bupati membina bawahannya dalam hal ini kepala DPMD. Karena apa yang kami lakukan bentuk nyata kami dalam memperjuangan aspirasi rakyat." Pungkasnya (Al)
