Penanganan kasus Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dipertanyakan pihak DPRD Sumsel, trendnya kasus Covid-19 di Sumsel selalu terjadi kenaikan.
“ Data hari ini menunjukkan data pertambahan positip Covid-19 di Sumsel, ini khan melihat langkah-langkah dari Pemprov ini terkesan tidak terlalu ekstrim, karena harusnya dengan kondisi pasien yang terus bertambah harus ada langkah-langkah ekstrim,” kata Sekretaris Fraksi PKS Sumsel Mgs Saiful Padli, Jumat (8/5) usai rapat paripurna DPRD Sumsel.
Yang dinilainya sekarang penanganan Covid-19 di Sumsel masih menunggu,” Seperti PSBB, kenapa tidak Sumsel yang melakukan PSBB kenapa harus menunggu kabupaten kota, ini khan artinya sifatnya hanya menunggu, dan ini belum terlalu ekstrim langkah-langkahnya sedangkan korban yang terpapar sudah tinggi, apalagi dengan adanya peraturan menteri perhubungan yang baru yang membuka maskapai ini dipastikan akan munculnya kasus-kasus baru yang berdatangan dari orang-orang luar,” katanya.
Salah satu langkah ekstrim dalam penanganan Covid-19 menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel salah satunya soal anggaran.
“ Kenapa anggaran Covid-19 kita mentok di angka Rp120 miliar, kenapa anggaran pengamanan sosial nilainya baru Rp9 miliar, ini khan dengan melihat kondisi sekarang, sembako dari kabupaten kota yang sangat kurang Pemprov harusnya turun tangan dan memberikan bantuan untuk kabupaten kota yang masih sangat kekurangan, Palembang yang 49 ribu sembako itu masih sangat kurang, harusnya diberikan subsidi oleh Pemprov,” katanya.
Selain soal pembatasan wilayah yang ada sekarang ini inisiatipnya dari kabupaten kota dimana Pemprov Sumsel harus mengambil alih dan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) seperti daerah lain.
“ Seperti Riau yang jumlah pasien covid-19 lebih sedikit dari kita, mereka tingkat provinsi sudah melakukan PSBB, Sumatera Barat itu PSBB tingkat provinsi, nah Sumsel belum melakukan PSBB secara keseluruhan , kita berharap Pemprov Sumsel lebih membuat langkah-langkah yang ekstrim untuk memberikan penanganan covid yang selalu bertambah hingga hari ini,” katanya.
Sementara itu Ketua Koordinator Tim Satgas Lawan Covid-19 DPRD Sumsel, Dr Ir H Syamsul Bahri MM mengatakan, masih melakukan analisa sekaligus menilai tiap daerah apakah serius atau tidak dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Yang bakal disinkronkan dengan laporan yang mereka dapatkan dari masyarakat.
“ Nanti akan kita buat laporannya, akan lihat nanti kenapa lambat, apa masalahnya, ini akan kita evaluasi, dan evaluasi ini masih berjalan,” kata politisi Partai Nasdem ini, Jumat (8/5). #prima
