Pemkab Banyuasin Gelar Rapat Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Program JKN/KIS
Banyuasin,JS
Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar rapat monitoring evaluasi pelayanan kesehatan program JKN/KIS, Selasa (6/4/2021) di Ruang Rapat Sekertaris Daerah Banyuasin
Kepala Cabang BPJS Palembang dr. Muhammad Fakhriza, SH., MH mengatakan tujuan Forum Kemitraan mencapai persamaan pemahaman tentang program jaminan kesehatan nasional, selain itu mempermudah kordinasi antara instansi yang terkait dalam menyelesaikan kendala operasional di lapangan
Disebutkannya, memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan Sesuai kewenangan dan fungsi lembaga/instansi. Meningkatkan efektifitas pengelolaan fasilitas kesehatan dan Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan.
Menurutnya terdapat 59,32% FKTP di Banyuasin belum memanfaatkan antrian online dan baru 6,4% FKTP di Kab. Banyuasin yang sudah menggunakan layanan mobile JKN Faskes, serta terdapat tunggakan iuran oleh pemerintah daerah sebesar 7,5 miliar.
"Laporan Triwulan I Tahun 2021 terdapat data kenaikan jumlah pelayanan tidak wajar pada jumlah pelayanan resep kacamatan di Optik XYZ dengan potensi kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 307.800.000,"jelasnya
"Didapatkan khasus mata visus normal (Plano), kasus lensa spheris diluar ketentuan (<0,5D) dan kasus kacamata baca (presbiop) dimana kasus-kasus tersebut diluar ketentuan penjaminan JKN potensi kelalaian puskesmas peserta terdaftar tidak melakukan pemeriksaan atau terdapat Okum yang bekerjasama dengan Optik XYZ,"katanya
Sementara Sekertaris Dinas Kesehatan Dr. Hj. Reny Sahara, M.kes mengatakan untuk permasalahan pemanfaatan antrian online akan kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya antrian online tersebut tidak mempersulit masyarakat dalam proses.
Disebutkannya untuk tunggakan Pemda Banyuasin yang mencapai 7,5 Miliar dari pihak BPKAD Banyuasin telah menyiapkan pembayaran saat ini masih dalam tahap proses dan untuk khusus dinas kesehatan sedang kami lakukan proses pembayaran saat ini.
"Adanya isu kecurangan pelayanan resep kacamata di puskesmas-puskemas Optik XYZ kita akan melakukan tidak lanjut setelah kegiatan rapat ini,"jelasnya. #prima