Ogan IlirPemerintah

Upaya Memberantas Korupsi, Ketua DPRD Ogan Ilir H Suharto Ikuti Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi tahun 2022 Bersama Pimpinan DPRD se-Sumsel

 

Palembang
Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir H Suharto Hasyim didampingi Wakil Ketua DPRD H Ahmad Syafei dan WahyudiΒ  menghadiri Rapat Koordinasi Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi tahun 2022 wilayah Provinsi Sumsel Bersama Pimpinan DPRD se-Sumsel, rapat tersebutΒ  diselenggarakan oleh KPK RI. Bertempat di Griya Agung, Palembang, Kamis(19/05/2022)
Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru dan dipimpin langsung oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemberantasan korupsi

Ketua DPRD Ogan Ilir H Suharto Hasyim bersama seluruh jajaran DPRD Ogan Ilir terus meningkatkan tata kelola pemerintahan legislatif yang transparan dan akuntabilitas untuk mengelola keuangan negara.

Β “Ya memang rapat koordinasi Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi tahun 2022 wilayah Provinsi Sumsel Bersama Pimpinan DPRD se-Sumsel, ini sangat penting karena dalam mengelola keuangan negara harus transparansi dan berakuntabilitas,”kata H Suharto Hasyim

Gubernur Sumsel Herman Deru sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh KPK RI dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakoor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022.

Gubernur menyampaikan bahwa, melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini dapat melihat sejauh mana progresnya dalam upaya pencegahan korupsi.

Ketua KPK RI Firli Bahuri menyampaikan arahan kepada seluruh daerah melalui Kepala daerah untuk membangun budaya antikorupsi.
Ketua KPK juga mengajak semua stakeholder untuk bersama sama bersatu mensukseskan visi misi dan tindakan dalam pencegahan korupsi. Mari membangun sistem untuk mencegah korupsi. Sehingga dapat memberikan andil besar dan manfaat bagi rakyat.

Acara ini dihadiri oleh Deputi bidang koordinasi KPK RI, inspektur jendral kemendagri simanjuntak, Deputi BPKP, direktur pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, forkopimda sumsel, Bupati dan Walikota se-Sumsel serta Kepala perangkat daerah Provinsi Sumsel.#prima

0 0 votes
Article Rating

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button