Jakarta,-
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menerima kunjungan delegasi Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa Heidi Hautala.
Kedua perwakilan Parlemen tersebut melakukan dialog produktif mengenai isu-isu strategis yakni, ekonomi, lingkungan, dan perdamaian serta stabilitas kawasan.
Hafisz Tohir menyampaikan Parlemen Indonesia maupun Parlemen Eropa mendorong tercapainya penyelesaian krisis berkepanjangan di Myanmar.
Keketuaan ASEAN Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan perdamaian di kawasan.
"Parlemen Eropa menyampaikan dukungannya terhadap Indonesia yang telah memberikan penekanan terhadap hak asasi manusia di Myanmar.
Mereka juga sangat menginginkan persoalan Myanmar itu dapat dituntaskan," ujar Hafisz Tohir usai menerima delegasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6/2023).
Dalam pertemuan forum tersebut,
Dihadiri oleh Anggota BKSAP DPR RI Dave Akbarshah Fikarno (F-PG) dan Mercy Chriesty Barends (F-PDI Perjuangan).
Achmad Hafisz Tohir yang merupakan
Politisi dari Fraksi PAN ini menyampaikan apresiasinya serta dukungan dari Parlemen Uni Eropa atas lima butir konsensus ASEAN soal Myanmar.
Lima poin konsensus yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN itu meliputi penghentian kekerasan, dialog konstruktif, penunjukkan utusan khusus, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ke Myanmar.
Kendati demikian, Hafisz Tohir menilai ASEAN harus mempertimbangkan pendekatan alternatif untuk untuk memecahkan krisis di Myanmar.
Apalagi, pendekatan yang saat ini diambil tidak menunjukkan hasil.
"Saya kira tidak hanya pendekatan yang soft saja melainkan harus ada pendekatan persuasif artinya tidak cukup dengan diplomasi saja.
Bukan untuk melakukan agresi ataupun penekanan dengan militer, tetapi Myanmar harus tahu bahwa yang dilakukan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia dan harus menerima konsekuensi terkait dengan apa yang sudah dilakukan.
Misalkan kita mempersulit sistem keuangan negara nya.
Dengan tidak ingin mempersulit bangsa (Myanmar), tetapi agar mereka mematuhi konsensus yang sudah disepakati PBB tersebut," ungkapnya.
Selain itu,
Putra Asli Sumsel ini juga menekankan bahwa perlu aksi nyata, bukan hanya kecaman - kecaman atas krisis yang terjadi di Myanmar yang juga berimplikasi pada masalah sosial seperti penyelesaian isu Rohingya.
Apalagi, Junta Myanmar terus menolak untuk mematuhi kelima konsensus ASEAN.
"Di ASEAN ini, tetap saja kelihatannya Myanmar tidak mundur terhadap pembunuhan demokrasi.
Terakhir kita melihat ada aktivis demokrasi yang juga mantan anggota parlemen dieksekusi mati.
Saya kira ini yang harus dilakukan bersama - sama di PBB terkait dengan pemerhati hak asasi manusia.
Kita harus menekankan bahwa yang dilakukan oleh Myanmar itu tidak boleh terjadi, karena itu adalah democracy assassination," ungkapnya.
Sisi lain, melalui pertemuan ini Anggota DPR RI Dapil Sumsel I ini, mengharapkan kepada Uni Eropa agar dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Rohingya, seperti yang konsisten dilakukan untuk membantu masyarakat Ukraina yang terdampak perang.
Dalam forum tersebut, HT juga menyampaikan perhatian khusus DPR terkait dengan Regulasi Deforestasi Uni Eropa yang mempengaruhi perdagangan hasil pertanian seperti minyak kelapa sawit.#prima
