Walau ditengah guyuran hujan, Pj. Bupati Banyuasin dan ratusan Kepala Daerah lainnya tetap khidmat melaksanakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof.Drs.H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. yang diselenggarakan di Halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/24).
Hani Syopiar Rustam mengatakan peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh pada tanggal 25 April setiap tahunnya diharapkan menjadi momentum bagi seluruh unsur Pemerintahan untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
“Sebagai bagian dari unsur Pemerintahan sudah seharusnya setiap kita memberikan kinerja yang terbaik untuk masyarakat. Bukan sekedar untuk mendapatkan penilaian, juga hasil terbaik dalam Evaluasi Penilaian Pemerintah Daerah (EPPD), tapi sebagai bentuk tanggung jawab moral kita kepada masyarakat” Himbau Hani Syopiar.
Hani Syopiar juga menambahkan gelar Pemerintah Daerah dengan berkinerja terbaik adalah hasil dari Penilaian Evaluasi Penilaian Pemerintah Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang tertuang diatas kertas, namun lebih dari itu esensinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah adalah hasil penilaian sesungguhnya.
Setelah pelaksanaan Upacara, Peringatan Hari Otoda Nasional diisi sejumlah rangkaian acara, seperti City Tour dan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kota Surabaya. Dilanjutkan kegiatan Malam Apresiasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan di Ball Room Grand City Mall Surabaya.
Malam Apresiasi ini akan diisi dengan Pentas Budaya dan Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah yang berprestasi kinerja tertinggi berdasarkan hasil EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Tahun 2021.
Tema peringatan yang diangkat di tahun 2024 ini adalah “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”. Tema ini merupakan cerminan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau. Dimana pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.
Selain Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, kegiatan ini juga turut dihadiri seluruh Pejabat Eselon I di Lingkup Kemendagri dan BNPP, Pejabat Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal Kemendagri dan Ditjen Otonomi Daerah, serta Forkopimda Jawa Timur dan Kota Surabaya.#prima
