Palembang, Iniklik.com - Jaringan Pemantau dan Riset Indonesia (JAPRI) Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera Selatan gelar Rapat Kerja (Raker) 2024, Sabtu (01/06/2024)
Penyelenggaraan raker ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi sesama anggota dalam penyusunan program-program kerja terutama dalam menghadapi gelaran Pilkada serentak yang akan dihelat pada 27 November 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Korwil JAPRI Sumsel, Haris Saputra.
Diinformasikannya, JAPRI adalah sebuah lembaga yang telah berdiri sejak tahun 2018 lalu dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU319AH0201, dan dari Pemilu 2019 telah terdaftar sebagai lembaga pemantau resmi yang teregistrasi di Bawaslu RI.
"Sejak bergulirnya Pemilu 2019, JAPRI sendiri, baik Koordinator Nasional maupun Koordinator Wilayah yang tersebar di berbagai provinsi di tanah air, telah banyak memberikan sumbangsih dan terobosan dalam mengawal pelaksanaan Pemilu, salah satunya dengan peluncuran aplikasi pemantauan Pemilu 'JAPRI' yang dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pelaporan pelanggaran yang terjadi di Pemilu 2019 lalu," terangnya lagi.
Lanjutnya, JAPRI pun meneguhkan komitmennya untuk mengawal gelaran pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.
"Seperti kita ketahui, pada 27 November mendatang, seluruh Kab/Kota serta Provinsi yang ada di Indonesia, termasuk di Sumsel akan menggelar pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah, dan JAPRI mengajak partisipasi masyarakat, khususnya kaum milenial untuk ikut berperan aktif sebagai subjek pengawasan dalam mengawal suksesnya Pilkada Serentak 2024," ajaknya.
Didalam Raker ini sendiri, dikaji hasil survei Pilkada di Tiga Kab/Kota yang ada di Sumsel, diantaranya di Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin dan Kota Palembang.
"Dan juga sebagai lembaga riset, dalam waktu dekat kami (JAPRI Sumsel) akan merilis hasil pemetaan dalam Pilkada Serentak 2024 terkhusus di tiga Kab/Kota yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin serta Kota Palembang, baik potensi kerawanan Pemilu hingga potensi kepopuleran calon-calon Kepala Daerah baik di Sosial media maupun visi-misinya," tutupnya. (Red)
