Anggaran Pilkada Tinggi Namun Angka Partisipasi Pemilih di Kabupaten Ogan Ilir Rendah, Pengamat Politik Bagindo Togar Pertanyakan Kinerja KPU dan Bawaslu?

 

Selain kinerja KPU dan Bawaslu yang dipertanyakan, menurut Togar bahwa pemilih juga cenderung menunggu serangan fajar untuk mensuportnya ke TPS. "Ya masyarakat juga menunggu uang atau saweran sebagai alasan mencoblos di TPS. Jadi politik uang juga berpengaruh kuat, ternyata sangat disayangkan makin kesini politik kita makin primitif,"ujarnya

 

Menurut Bagindo Togar bahwa saat pilkada diduga para  penyelenggara pilkada berpesta pora menggunakan anggaran pilkada yang besar tersebut. Disebutkannya bahwa harta penyelenggara pilkada seperti Bawaslu dan KPU wajib diaudit. Iapun berharap pihak kepolisian kejaksaan segera melakukan pemeriksaan, jangan ditunda

 

"Baik kimisioner KPU dan Bawaslu sampai petugas ke kecamatan harusnya membuat laporan harta kekayaan (LHKPN). Saya duga gendut semua rekening mereka. Jadi pihak kepolisian kejaksaan segera melakukan audit, jangan ditunda. Diduga ada pembekakan rekening karena dana yang dikelola mereka untuk pilkada sangat besar. KPU dan Bawaslu itukan kerja biasa, kerja ringan sederhana, ya kerja teknis bukan pemikir ada aturannya tinggal membaca PKPU. Diduga bisa saja mereka berpesta pora anggaran.dari tingkat kecamatan sampai provinsi. Sebaiknya para penyelenggara mulai dari kecamatan, komisoner KPU, Bawaslu dari kabupaten sampai provinsi semuanya wajib diaudit keuangan mereka harus diperiksa. Pihak terkait musti turun tangan untuk mengauditnya, karena mereka menggunakan uang negara atau uang rakyat dalam pelaksanaan pilkada,"jelasnya

 

Ketua KPU Ogan Ilir Masjidah mengatakan belum mengetahui hal tersebut,"jumlah partisipasi pastinya belum tahu karena masih penghitungan. Ya nanti ya saya beri tahu,"ujarnya via telpon

 

Disinggung soal dugaan rekening gendut kepada komisioner karena diduga pesta pora menggunakan anggaran pilkada, Masjidah mengatakan pihaknya menyelenggarakan pilkada secara fair, "ya silahkan saja kalau mau diperiksa soal pengunaan anggaran kami fair dan transparan. Tidak ada itu pesta pora dan rekening gendut,"ujarnya

 

 

 

Ketua Bawaslu Dewi Alhikmah mengatakan bahwa tingkat partisipasi setelah berlangsungnya pemilihan memang rendah dibandingkan saat pileg beberapa waktu lalu

 

Namun pihaknya menyampaikan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan pemilihan terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pengawasan pilkada di masyarakat terkait partisipasi masyarakat untuk datang ke tps. 

 

"Sosialisasi pilkada sudah maksimal kita laksanakan agar   semaksimal mungkin masyarakat mau mencoblos di tps, jadi kami sudah berusaha dengan baik,"tegasnya

 

Ditambahkan Dewi terkait dugaan penyelenggara dianggap berpesta pora menggunakan anggaran pilkada, ditegaskannya bahwa hal tersebut tidak terjadi

 

"Tidak ada pesta pora penggunaan anggaran pilkada,  mau diaudit rekening pribadi silahkan tidak masalah. Kita bekerja sesuai aturan dan regulasi yang ada. Agar tidak terjadi hal hal yang tidak diingginkan. Bahkan kami di Bawaslu untuk urusan keuangan semuanya menggunakan sistem transfer. Guna transparasi penggunaan anggaran. Jadi siapapun yang mau mengaudit kita siap-siap saja. Spj kami sudah sesuai aturannya tidak ada yang fiktif,"tegasnya. #prima