Bupati Panca Wijaya Akbar: Ogan Ilir Tidak Pernah Berhutang Dengan BPJS Kesehatan

Inderalaya

Bupati Panca Wijaya Akbar menegaskan Ogan Ilir tidak pernah berhutang dengan BPJS Kesehatan. Bahkan untuk masyarakat Ogan Ilir saat ini mendapatkan sharing cost dengan Pemprov Sumsel hanya Rp95Juta, berbeda dengan daerah lain capai Rp20Miliar pertahun.

 

 

Hal tersebut disampaikan Bupati Panca Wijaya Akbar pada sidang paripurna DPRD dalam rangka peringatan HUT ke-21 Ogan Ilir, Selasa 7 Januari 2024 di hadapan ribuan tamu undangan termasuk Pj Gubernur Sumatera Selatan, Panca menegaskan Pemkab Ogan Ilir tak memiliki tunggakan ke BPJS Kesehatan.

 

"Saya sampaikan, Ogan Ilir tidak pernah berhutang dengan BPJS (Kesehatan)," kata Bupati Panca saat memberikan sambutan di gedung DPRD Ogan Ilir, Selasa (7/1/2025).

 

Suami Mikhailia ini mengungkapkan, di tahun 2023 BPJS Kesehatan meminta Pemkab Ogan Ilir untuk membiayai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta, kurang lebih sebesar Rp 45 miliar.

 

"Sedangkan saya sebagai pengemban amanah menyampaikan, kami hanya mampu menganggarkan Rp 25 miliar," kata Bupati Panca.

 

"Uang sebesar itu kami arahkan, kami fokuskan untuk (pelayanan pengobatan gratis) masyarakat miskin yang ada di Ogan Ilir," jelasnya

 

Kerjasama itu berlanjut sampai akhir 2024, di mana BPJS Kesehatan meminta Pemkab Ogan Ilir memasukkan sisa anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk menjadi utang pokok daerah.

 

"Itu yang menjadi keberatan saya sebagai bupati. Masih banyak daerah pelosok baik di kecamatan, desa, yang fasilitas kesehatannya belum terpenuhi," ujar Bupati Panca.

 

"Saya sampaikan kepada BPJS, tidak ada guna masyarakat Ogan Ilir berobat gratis tapi pelayanannya jauh, harus ke Palembang. Apakah BPJS bisa menerima ongkos klaim dari masyarakat yang berobat ke Kota Palembang, kan itu tidak mungkin. Padahal uang puluhan miliar kalau dibelikan ambulance untuk membawa pasien sakit bisa untuk 200 desa. Selain itu juga bisa membangun RS Pratama dengan berbagai fasilitasnya. Selain itu juga bisa membangun 100 posyandu guna meningkatkan fasilitas kesehatan di pedesaan," ucapnya.

 

Bahkan ditambahkan Bupati Panca bahwa sebenarnya komunikasi Pemkab Ogan Ilir dengan Pemprov Sumsel berjalan lancar. Bahkan berdasarkan informasi ke daerah lainnya bahwa sharing cost dengan Pemprov Sumsel berbeda-beda nilainya. Ada daerah yang mendapatkan Rp20 miliar per tahun, ada yang mendapatkan Rp15miliar sampai Rp5miliar pertahun, namun untuk Ogan Ilir hanya mendapatkan Rp95juta pertahun.

 

Maka dari itu dirinya meminta agar dengan Pemprov Sumsel bersama-sama memecahkan persoalan ini. Pihaknya juga menegaskan bahwa sebagai bupati yang memimpin Ogan Ilir, adalah sebuah hal yang sangat riskan hutang pokok Rp20miliar tersebut. Menurutnya mungkin saat ini tidak ada masalah, namun kedepan bakal menjadi bumerang dan persoalan karena hal tersebut. "Sedih rasanya puluhan miliar dipaksakan menjadi hutang pokok. Padahal saya sudah semaksimal mungkin memanfaatkan anggaran dan keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat,"ujarnya

 

Pj Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi yang hadir menyampaikan sepakat dengan apa yang disampaikan Bupati Panca.

"Nanti kita duduk bersama," jelasnya

 

#Bantuan Pembiayaan Pemprov Sumsel Ada Kesenjangan Yang Jauh Dengan Daerah Lainnya

 

Ketua DPRD Ogan Ilir H Edwin Cahya Putra mengatakan bahwa pihaknya sudah memanggil komisi 4 untuk mencari data sebenarnya, namun bupati sudah menjelaskan bahwa keuangan daerah menjadi perhatian

 

Edwin mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengetahui bahwa bantuan pembiayaan kesehatan ternyata berbeda-beda setiap daerah. Namun pihaknya akan berkoordinasi dengan DPRD Sumsel

 

"Nominalnya berdasarkan apa?bagaimana rumusnya? " Memang dari data yang kita terima ada kesejangan dibandingkan dengan daerah lainnya,"ujar Ketua DPRD H Edwin

 

Disinggung soal apakah Ogan Ilir merasa di-anak tirikan dibandingkan dengan daerah lainnya? Ia hanya tersenyum. "Yah, nantilah,"ucapnya tersenyum.#kur