Menuju Keuangan Inklusif,OJK Sumsel dan BPS Sumsel Laksanakan Rakorda SNLIK 2025
Palembang - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) untuk persiapan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pelaksanaan survei di Sumatera Selatan, yang akan menjadi bagian penting dalam upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. SNLIK tahun ini diharapkan mampu mendukung target inklusi keuangan nasional sebesar 98% sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
SNLIK 2025 merupakan survei tahunan yang diinisiasi untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Survei ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program edukasi keuangan yang telah berjalan serta menjadi acuan dalam merancang strategi literasi keuangan di masa mendatang. Di Sumatera Selatan, survei akan dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan responden berusia 15-79 tahun, mencerminkan komitmen untuk menyajikan data yang representatif.
Pelaksanaan survei di Sumatera Selatan akan mencakup beberapa kabupaten/ kota strategis yang dipilih untuk mencerminkan keberagaman kondisi masyarakat di wilayah ini. Pendataan akan dilakukan oleh petugas terlatih yang menggunakan teknologi Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) untuk memastikan keakuratan data. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Selatan, sekaligus memberikan rekomendasi untuk peningkatan akses keuangan bagi masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, menyampaikan bahwa SNLIK 2025 merupakan momen penting untuk mengetahui sejauh mana literasi dan inklusi keuangan masyarakat telah berkembang. "Kami berharap survei ini dapat memberikan gambaran yang akurat untuk perencanaan program literasi dan inklusi keuangan yang lebih baik di Sumatera Selatan, sehingga masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto, menyatakan bahwa sinergi antara OJK dan BPS menjadi kunci keberhasilan survei ini. "Kami berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan SNLIK 2025 dengan data yang akurat dan berkualitas. Hasil survei ini akan menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah," tegasnya.
Dengan sinergi yang terjalin di Rakorda ini, serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, SNLIK 2025 diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Hasil survei ini akan menjadi landasan kebijakan strategis guna mendorong akses keuangan yang lebih luas dan mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.(fie)
