Ditetapkan Jadi Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional, PALI Diproyeksi Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
PALI,JS – Kabar membanggakan datang bagi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi resmi menetapkan PALI sebagai salah satu kawasan transmigrasi prioritas nasional dari total 45 kawasan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Penetapan tersebut diketahui saat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PALI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Transmigrasi, IPB, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
Dengan status baru ini, PALI diproyeksikan bakal mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi, seiring terbukanya peluang aliran dana pusat yang besar untuk pembangunan infrastruktur dan pengelolaan kawasan transmigrasi.
FGD dibuka langsung oleh Sekda PALI Kartika Yanti yang hadir mewakili Bupati Asgianto ST. Turut mendampingi, Kepala Disnakertrans PALI Endang Silparensi, Kepala Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas PUTR, Dinas Perdagangan, perwakilan Bulog, camat, kepala desa, serta kelompok tani.
PALI Jadi Epicentrum Pertumbuhan Baru
Perwakilan Kementerian Transmigrasi, Sugeng Budi Harsono, menyampaikan bahwa PALI ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi prioritas nasional karena memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Penetapan ini bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan, mendukung swasembada pangan, dan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Kawasan transmigrasi prioritas nasional diharapkan dapat menjadi epicentrum of growth yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta, dalam pengembangan transmigrasi, terutama untuk meningkatkan produktivitas lahan serta pembangunan infrastruktur.
“Program transmigrasi juga diarahkan untuk membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mendukung ketahanan pangan nasional,” imbuhnya.
Sugeng juga mengungkapkan, Menteri Transmigrasi meluncurkan program optimalisasi pengelolaan lahan secara kolektif dengan luasan minimal 200 hektare yang akan dikelola oleh 15 transmigran. Program ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan lahan.
Harapan PALI Seperti Lampung
Sementara itu, Sekda PALI Kartika Yanti menegaskan komitmen Pemkab PALI untuk mengembangkan kawasan transmigrasi hingga bisa sejajar dengan daerah-daerah yang lebih maju.
“PALI juga ingin seperti Lampung, lokasi transmigrasi di sana sudah maju dan mandiri sehingga menjadi contoh untuk daerah lain. Dengan adanya FGD ini, kami berharap bisa melakukan langkah nyata untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di kawasan transmigrasi,” tegasnya.
Dengan ditetapkannya sebagai kawasan transmigrasi prioritas nasional, PALI kini punya peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatra Selatan, sekaligus membuka ruang investasi dan memperkuat ketahanan pangan .
