Palembang - Badan Karantina Indonesia (Barantin) berperan aktif pada pertemuan kerja Komisi IV DPR RI dalam rangka penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bina Praja, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Selasa (02/12) ini dihadiri pimpinan Badan Karantina Indonesia, Bupati dan wakil Bupati di Sumsel, OPD Provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha, serta perwakilan kelompok tani.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediyati Hariyadi atau lebih dikenal Titiek Soeharto memberikan sejumlah arahan strategis. Ia menyampaikan bahwa lahan pertanian di Sumsel diharapkan dapat menghasilkan dua kali panen padi dalam setahun sebagai bentuk peningkatan produktivitas regional.
"Selain itu meminta Badan Karantina Indonesia untuk mendorong ekspor olahan ikan patin Sumatera Selatan, mengingat potensi industri pengolahan patin yang terus berkembang. Komisi IV juga menyoroti perlunya pembangunan cold storage di kampung-kampung nelayan untuk mengurangi kehilangan hasil tangkap dan meningkatkan kualitas produk perikanan," ujar Titik
Pimpinan Badan Karantina Indonesia yang hadir turut memberikan pandangan strategis mengenai penguatan keamanan hayati, sistem ketertelusuran, dan peningkatan pengawasan lalu lintas komoditas dalam mendukung regulasi pangan nasional yang lebih komprehensif.
Kepala Barantin, Sahat M Panggabean, menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan lintas sektor, penguatan biosekuriti, serta peningkatan pengawasan karantina di jalur pemasukan dan pengeluaran. Masukan ini menjadi bagian dari penyempurnaan regulasi pangan agar lebih adaptif terhadap dinamika wilayah.
Sejumlah OPD memaparkan kondisi ketahanan pangan dan sektor produksi di Sumsel. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menekankan kebutuhan peningkatan saluran irigasi primer dan sekunder guna mendukung produktivitas pertanian. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyampaikan tantangan pengendalian penyakit hewan serta distribusi pangan, sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melaporkan perkembangan perikanan tangkap dan budi daya serta peluang peningkatan ekspor.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menambahkan bahwa Pemprov Sumsel terus mendorong penguatan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan cadangan pangan.
Sedangkan dari unsur pemerintah kabupaten, Bupati Banyuasin menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi petani terutama terkait ketersediaan sarana produksi dan fluktuasi harga. Bupati Lahat yang diwakili Sekda Lahat menyampaikan rencana pembangunan bendungan baru di Kabupaten Lahat sebagai infrastruktur strategis untuk memperkuat sistem irigasi pertanian.
Dalam pembahasan revisi UU Pangan, Komisi IV menekankan bahwa akses permodalan bagi petani dan nelayan akan diperbaiki, sehingga mereka memiliki dukungan finansial yang lebih memadai untuk meningkatkan produktivitas.
Perwakilan petani diberi kesempatan menyampaikan aspirasi, termasuk apresiasi atas turunnya harga pupuk dan kenaikan harga gabah yang kini mencapai Rp.6.500., per kilogram. Para petani berharap kebijakan pangan ke depan semakin menyejahterakan rakyat dan meningkatkan keberlanjutan usaha tani.
Pertemuan ditutup oleh Ketua Panja Komisi IV DPR RI yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak serta menegaskan bahwa seluruh masukan daerah akan menjadi bagian penting dalam penyusunan revisi UU Pangan.(fie)
