Atasi Keterbatasan Rombel, Komisi V DPRD Sumsel Dorong Kolaborasi dengan Sekolah Swasta
Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, mendorong Dinas Pendidikan membangun kolaborasi dengan sekolah swasta untuk mengatasi persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
Langkah itu dinilai menjadi solusi atas tingginya minat masyarakat masuk sekolah negeri yang tidak sebanding dengan kapasitas rombongan belajar (rombel) yang tersedia.
“Kadang persoalannya bukan hanya ruang kelas, tetapi apakah sekolah negeri mampu menampung seluruh siswa dengan batas maksimal 12 rombel itu. Karena minat masyarakat terhadap sekolah negeri memang sangat tinggi,” ujar Alwis, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, pemerintah saat ini memang tengah membangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Namun, pembangunan tersebut tidak otomatis menambah jumlah rombel karena tetap mengikuti ketentuan pemerintah pusat.
Sebagian besar sekolah negeri, kata dia, hanya diperbolehkan membuka maksimal 12 rombel sehingga banyak calon siswa akhirnya tidak tertampung.
Karena itu, Komisi V DPRD Sumsel mendorong penerapan sistem SPMB bersama antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Melalui pola tersebut, siswa yang gagal masuk sekolah negeri bisa langsung diarahkan ke sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah
“Kita berharap Dinas Pendidikan membuat sistem penerimaan bersama dengan sekolah swasta. Jadi siswa yang tidak masuk negeri tetap punya pilihan sekolah dan bisa langsung diarahkan,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu menilai skema tersebut penting agar calon siswa dan orang tua tidak kebingungan mencari sekolah setelah hasil seleksi diumumkan.
Selain mendorong kolaborasi dengan sekolah swasta, DPRD Sumsel juga tengah menyiapkan program bantuan pendidika khusus bagi siswa jalur afirmasi yang tidak diterima di sekolah negeri.
Program itu dirancang mulai dibahas pada 2027 dengan konsep bantuan langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu, mirip program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Jakarta.
“Nanti anak-anak jalur afirmasi yang tidak diterima di sekolah negeri tetap bisa sekolah di swasta, tetapi dibantu pemerintah. Bisa untuk bayar SPP, beli sepatu, dan kebutuhan sekolah lainnya seperti konsep KJP di Jakarta,” jelasnya
Alwis mencontohkan, berdasarkan hasil kunjungan DPRD Sumsel ke Jakarta, saat ini terdapat sekitar 130 sekolah swasta yang turut didukung pembiayaannya melalui APBD untuk membantu pendidikan siswa kurang mampu.
Namun, ia menegaskan konsep serupa di Sumsel masih memerlukan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
Lebih lanjut, Alwis menjelaskan jalur afirmasi tetap menjadi instrumen penting untuk membuka akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang memiliki kemampuan akademik baik.
Penentuan penerima afirmasi sendiri mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Penghasilan Rp2 juta itu sekarang masih terasa berat untuk biaya pendidikan. Karena itu jalur afirmasi tetap penting supaya anak-anak yang punya kemampuan akademik tetap bisa sekolah,” pungkasnya.#rr
