Inderalaya
Anggota DPRD Ogan Ilir Huzaimi menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), mulai dari keterbatasan daya tampung sekolah negeri, tingginya minat masyarakat terhadap sekolah favorit, hingga praktik diduga titip-menitip siswa yang dinilai rawan memunculkan permainan uang.
Menurutnya, Pemkab Ogan Ilir perlu menyiapkan kebijakan khusus untuk wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Sebab dalam sistem zonasi maupun afirmasi, penerimaan siswa sangat bergantung pada domisili di sekitar sekolah
Akibatnya, sekolah-sekolah negeri yang berada di kawasan padat penduduk kerap kewalahan menampung jumlah calon siswa yang terus meningkat setiap tahun.
“Kami minta ada penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah-sekolah tertentu yang memang berada di kawasan padat penduduk. Kalau satu sekolah menerima 12 kelas dikali 36 siswa, itu masih belum cukup di beberapa wilayah,” ujarnya
Meski demikian, ia menegaskan penambahan rombel tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan berdasarkan kebutuhan dan kriteria tertentu. Salah satunya sekolah yang berada di kawasan dengan jumlah SMP
Menurutnya usulan penambahan rombel itu telah disampaikan kepada Kementerian pendidikan dan Balai Pengelolaan Pendidikan Menengah (BPMP)
Selain menambah rombel, DPRD Ogan Ilir juga menyiapkan alternatif lain untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri, yakni dengan melibatkan sekolah swasta dan sekolah baru yang telah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.
Ia menilai sekolah swasta perlu diintegrasikan dalam sistem penerimaan siswa baru bersama pemerintah daerah. Dengan demikian, siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dapat langsung diarahkan ke sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.
“Ke depan kita berharap ada SPMB bersama antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Jadi siswa yang tidak diterima di negeri tidak langsung bingung, tetapi diarahkan ke sekolah swasta yang sudah bekerja sama,” katanya.
Ia juga menyoroti fenomena sekolah favorit yang setiap tahun menjadi tujuan utama calon siswa. Untuk sekolah-sekolah favorit tersebut, Alwis mengusulkan adanya standar seleksi administratif yang lebih ketat melalui akumulasi nilai rapor, Tes Kemampuan Akademik (TKA), dan syarat administrasi lainnya
Diingatkannya seluruh pihak, termasuk anggota DPRD, agar tidak melakukan praktik titip-menitip siswa dalam proses penerimaan murid baru. Ia menilai praktik tersebut berpotensi membuka ruang pungutan liar hingga permainan uang. "Ya fair-fair ajalah dalam oenerimaan siswa ini,"ujarnya.#rr
