Oktober 5, 2020
Palembang, JS
Gubernur Sumsel sampaikan jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Penjelasan Gubernur tersebut dibacakan oleh Wakil Gubernur; Bapak H. Mawardi Yahya pada Paripurna XVII yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov.Sumsel; Bapak H. Muchendi, M. SE bersama Wakil Ketua DPRD Prov Sumsel; Bapak H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, serta diikuti oleh Anggota DPRD dan Para Undangan Secara langsung dan Virtual.
Dalam jawaban Gubernur tersebut dijelaskan beberapa hal yang menjadi pertanyaan, harapan, himbauan, kritik, saran dan dukungan, yang disampaikan oleh fraksi-fraksi melalui juru bicaranya sebagai berikut :
– Dijelaskan bahwa Pemprov.Sumsel sependapat agar pembangunan diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, pemerataan infrastruktur, dan pengembangan usaha kecil dan mengutamakan kegiatan padat karya.
– Selanjutnya Pemprov telah melakukan relokasi dan refocusing APBD TA 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 203.989.881.777,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 155.029.608.000,00 atau 75,9%.- Disampaikan bahwa penyampaian Rancangan KUA PPAS TA 2021 ke DPRD pasca TAPD melakukan pembahasan dengan OPD dalam rangka percepatan penyusunannya, mengingat adanya perubahan mekanisme perencanaan dan penganggaran berdasarkan Permendagri No.90 tahun 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka akan diupayakan secepatnya disampaikan ke DPRD Sumsel.
-Terhadap harapan agar penambahan penyertaan modal untuk BUMD yang berinflikasi positif terhadap kondisi BUMN dijelaskan bahwa pemprov sumsel sesuai PP No. 54 tahun 2017 tetang BUMD, dalam pemberian penambahan penyertaan modal berdasarkan rencana Bisnis dan kajian bisnis dari tenaga ahli yang membidangi sehingga dapat memberikan kontribusi pada PAD Pemprov Sumsel.
– Terhadap penggunaan dana pinjaman Pemprov. Sumsel melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur dijelaskan bahwa Pemprov telah memprogramkan kegiatan secara efektif dan efisien. Pinjaman sebesar Rp. 539.581.548.950,00, jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun, masa tenggang 12 (dua belas) bulan, pengembalian pinjaman dengan cara diperhitungkan langsung (pemotongan) dalam penyaluran dana transfer umum (dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil).
– Terhadap progres penanganan kemiskinan di Sumatera Selatan dijelaskan persentase kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ketahun yaitu 2018 sebesar 12,82% turun menjadi 12,56% di tahun 2019, dan kondisi pencapaian tahun 2020 diperkirakan kurang menguntungkan akibat pandemi covid-19, namum Pemprov melalui program dan kegiatan akan tetap berupaya mengurangi angka kemiskinan.
– Dijelaskan berbagai kegiatan Pemprov bagi usaha mikro, kecil, dan menengah terdampak covid-19 diantaranya : Memberikan Bimtek pembuatan masker dan APD, memfasilitasi IKM menjual secara online di marketplace, memberikan fasitasi dan bimbingan kepada IKM untuk membuat IUMK melalui OSS, merekom IKM mendaftarkan HKI Merk, bekerja sama dng industri menengah dan besar untuk membeli produk IKM seperti masker, melakukan monitoring pelaksanaan protokol kesehatan sektor industri agar tetap produktif dan bebas covid-19 dan seterusnya.
Selain hal-hal tersebut diatas masih banyak lagi penjelasan terkait pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan didalam jawaban Gubernur.Selanjutnya, Setelah penyampaian jawaban dari Gubernur Sumatera Selatan rapat diskors untuk utusan fraksi-fraksi rapat dan hasilnya akan disampaikan oleh juru bicara utusan fraksi-fraksi dalam hal ini oleh ibu Ir. Holda, M.Si yang pada pokoknya menilai bahwa jawaban dan penjelasan Gubernur tersebut sudah memenuhi harapan dari fraksi-fraksi DPRD Sumsel.
Kemudian, secara teknis nanti akan dibahas dalam rapat-rapat pembahasan komisi-komisi dengan instansi terkait pada tanggal 5 s.d 7 Oktober, dan laporan hasil pembahasan komisi-komisi tersebut akan disampaikan dalam Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II yang akan datang. #prima/adv
