# Siap-siap PLN Cabut Listrik Kantor Pemkab OI Lantara Nunggak Tagihan Rp 2,5 Miliar
Inderalaya,JS
PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Indralaya hingga kini masih menunggu pembayaran tunggakan tagihan listrik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir.
Manajer PLN UP3 Indralaya Rinaldo Sitorus mengatakan, Pemkab Ogan Ilir telah menunggak tagihan listrik dalam beberapa bulan terakhir dengan tarif total miliaran rupiah.
"Tunggakan tagihan listrik oleh Pemkab Ogan Ilir total Rp 2,5 miliar. Ya siap-siap kita cabut listrik di Kantor Pemkab OI, mungkin mereka tidak bisa bekerja karena ya apa apa sekarang kan pakai listrik seperti komputer jarang sudah memakai mesin ketik ," kata Rinaldo di Indralaya, Selasa (23/2)
Rincian tagihan listrik tersebut yakni penerangan jalan umum (PJU) sebesar Rp 2 miliar yang belum dibayar sejak November tahun lalu.
Sementara untuk tarif listrik umum di wilayah Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Pemkab Ogan Ilir di Tanjung Senai sebesar Rp 450 juta yang belum dibayar sejak Januari lalu.
"Tarif listrik untuk PJU di kisaran Rp 400 juta hingga Rp 600 juta perbulan. Untuk umum, tarifnya di atas Rp 200 juta perbulan," terang Rinaldo.
Sebelumnya, PLN UP3 Indralaya telah memutus aliran listrik PJU di sejumlah titik di Indralaya karena Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) selaku penanggung jawab, tak kunjung melunasi tagihan listrik selama empat bulan sejak November tahun lalu.
"Sesuai prosedur, jika ada tunggakan di bulan pertama, maka ada pemutusan alat pengukur dan pembatas berupa kWH. Di bulan kedua jika nunggak lagi, maka kWH dan pemutusan aliran listrik untuk sementara," terang Rinaldo.
Inilah yang terjadi pada aliran listrik di mulai dari wilayah Tanjung Senai di Indralaya hingga Kelurahan Timbangan di Indralaya Utara.
Lampu padam dan menyulitkan pengendara di malam hari, bahkan sempat terjadi kecelakaan beberapa waktu lalu.
"Sebenarnya kami tidak ingin melakukan ini. Namun kami ada pertanggungjawaban terhadap pimpinan maupun manajemen," tegas Rinaldo.
Rinaldo menyebut, berdasarkan data dari Unit Induk PLN Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (S2JB), Ogan Ilir merupakan satu-satunya kabupaten di tiga wilayah provinsi tersebut yang belum melunasi tagihan listrik hingga saat ini.
"Ogan Ilir satu-satunya kabupaten di wilayah S2JB yang belum melunasi tarif listrik. Dari tiga provinsi itu, di sini yang belum lunas," jelas Rinaldo.
Lebih lanjut, pria berkacamata ini menjelaskan, batas waktu pembayaran tarif listrik yakni tanggal 20 setiap bulannya.
"Lewat dari tanggal 20, maka itu sudah nunggak," terang Rinaldo.
Tagihan listrik dari PLN selalu dikirim ke Pemkab Ogan Ilir setiap awal bulan atau pekan pertama.
Pihaknya pun sejak empat bulan lalu telah tujuh kali mengirimkan surat kepada Pemkab Ogan Ilir agar melunasi tarif listrik yang jumlahnya miliaran rupiah tersebut.
Manajemen PLN UP3 Indralaya rencananya dalam waktu dekat akan menemui Pelaksana Harian (PLH) Bupati Ogan Ilir, Aufa Syahrizal dan Penjabat Sekda, Muhsin Abdullah untuk membahas persoalan ini.
"Kami ingin menyampaikan, kiranya pemerintah khususnya perangkat daerah harus melunasi tagihan listrik dan tepat waktu. Jika tidak, mohon maaf, kami terpaksa mencabut aliran listrik di komplek pemerintah Ogan Ilir," kata Rinaldo.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir hingga saat ini belum menentukan langkah konkrit terkait tunggakan tagihan listrik yang nilainya mencapai hampir Rp 2 miliar.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Ogan Ilir, Muhsin Abdullah mengatakan bahwa dirinya belum tahu banyak mengenai permasalahan ini sebab ia baru saja dilantik.
"Persoalan ini nanti akan ditelusuri dulu, dicari akar permasalahannya. Kita akan koordinasikan lagi bersama pihak-pihak yang terkait dan kita carikan solusi terbaiknya,” kata Muhsin saat dihubungi terpisah.
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Ogan Ilir, Yulius Henry melalui Kabid Lampu, Jalan dan Taman, Muliawan, membenarkan adanya tunggakan listrik tersebut.
Dinas Perkim, kata Mualiawan, secepatnya akan membayar tunggakan listrik tersebut.
“Yang jelas tahun ini tunggakan ke PLN tersebut pasti dibayarkan. Entah bulan bulan ini atau bulan depan, pasti dibayar. Untuk masalah pembayarannya silakan tanyakan ke bendahara Perkim,” kata Muliawan.
Anggota DPRD OI Zahruddin sangat menyayangkan mengapa sampai Pemkab OI tak ada anggaran bahkan sampai menunggak hingga 4bulan sejak November sampai Februari. "Jadi uangnya kemana? Kemarin-kan sudah dicabut lampu jalan akibatnya jalan di pusat perkantoran Senai daerah Persada dan jalan umum lainnya, sekarang mau kantor atau dinas yang dicabut jadi bagaimana mau kerja. Kepada Pejabat terkait segeralah lunasi hutang atau tunggakan listrik ini,"jelasnya. #prima
