Kisruh Kepemimpinan DPD Golkar Ogan Ilir, Suharto Meminta Keadilan dan Bakal Tempuh Jalur Hukum

Inderalaya

Setelah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Ogan Ilir pada 22 Juli lalu, Suharto yang juga Ketua DPRD Ogan Ilir akan menempuh langkah umum terkait kisruh kepemimpinan Partai Golkar

Ini dilakukan setelah Endang PU Ishak yang merupakan Ketua DPD Golkar Ogan Ilir sebelumnya, gugatannya dikabulkan Mahkamah Partai (MP) Golkar pada 14 Desember lalu.

Dengan dikabulkannya gugatan Endang, maka dia kembali terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Ogan Ilir.

Keputusan MP ini membuat DPD Golkar kubu Suharto menuding Endang penyebab kekisruhan di tubuh partai tersebut.

"Kami sangat menyayangkan, pertama soal kekisruhan di tubuh Partai Golkar di Ogan Ilir yang diduga dilakukan oleh saudara Endang dan kawan-kawan. Jadi kami meminta keadilan dan akan menempuhbjalir hukum," kata Suharto melalui kuasa hukum Sapriadi Syamsudin di Indralaya, Senin (27/12/2021).

Sapriadi mengatakan, sebelum mengajukan gugatan ke MP, Endang telah lebih dulu menggelar Musyawarah Daerah (Musda) yang dinilai ilegal.

"Jadi Musda secara legitimasi hukumnya tidak berdasar, karena DPD Golkar Provinsi Sumatera Selatan memutuskan tidak mengakui Musda (versi Endang) itu," ujar Sapriadi.

Kekisruhan di tubuh Partai Golkar Ogan Ilir saat ini, dinilai Sapriadi sangat merugikan Suharto sebagai kliennya.

Sapriadi mengaku sudah membaca dan mempelajari hasil keputusan MP di mana objeknya adalah SK Plt DPD Golkar Ogan Ilir Nomor 121 untuk pelaksanaan Musda IV yang digelar oleh Suharto pada 26 dan 27 Juni lalu.

Di mana pihak Endang menggugat ke MP untuk membatalkan SK 121 dan meminta pengesahan SK 117 hasil Musda yang digelar Endang.

‘’Padahal SK 117 yang dipegang Endang adalah produk hasil Musdalub di tahun 2018 dan berakhir 5 juni 2021. Kami dari kuasa hukum melihat hasil legalitas Musda yang dilaksanakan Endang pada lalu adalah ilegal, karena SK yang bersangkutan (Endang) sudah habis," jelas Sapriadi.

Anehnya, lanjut Sapriadi, amar putusan yang dilakukan MP tidak mencantumkan, mencabut atau membatalkan SK 137 yang menyatakan Suharto sebagai Ketua DPD Golkar OI yang sah.

“Meski keputusan MP menyatakan final dan mengikat, tapi bukan harga mati di dunia politik. Selama belum ada pembatalan dan pencabutan SK tersebut, maka ketua DPD Golkar yang sah adalah kepemimpinan Suharto dan kawan-kawan,’’ papar Sapriadi.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan langkah konkrit untuk melaporkan secara tertulis ke Dewan Etik, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Ketua Umum, Dewan Penasihat dan para petinggi partai Golkar lainnya.

“Kami mohon keadilan dan ditinjau ulang atas keputusan MP, meski keputusan hakim tidak bisa diganggu-gugat. Namun ini bukan peradilan umum, melainkan ranah hukum,’’ tukasnya.

Pada kesempatan sama, Suharto mengatakan bahwa pihaknya baru selesai melakukan rapat dengan semua fraksi Golkar di DPRD Ogan Ilir untuk menuntut keadilan melalui kuasa hukum Sapriadi dan kawan-kawan.

“Apa yang kami lakukan selama ini sudah melalui AD-ART, maka kami minta keadilan. Dan apa yang dilakukan Endang PU Ishak bertolak belakang dengan apa yang dilakukannya," kata Endang.

"Dan kami pun sudah melaksanakan instruksi dari DPD Golkar Sumsel dengan melaksanakan konsolidasi di 15 kecamatan dan musyawarah di 227 desa di Ogan Ilir. Kami ini sudah mengikuti aturan yang berlaku, jadi kami mohon keadilannya, kami tidak melawan, kami hanya meminta keadilan,’’ harapnya.

Wartawan telah berupaya menghubungi Endang PU Ishak untuk meminta konfirmasi terkait kisruh DPD Golkar Ogan Ilir, namun Endang tak merespon.#prima