PemerintahUncategorized

Gubernur Herman Deru : Masyarakat  Butuh  Literasi, Bayar Pajak  Merupakan  Kewajiban  Jangan Dijadikan  Sebagai Beban

 
 
·          Sampaikan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi Tahun 2022
 
PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan  H Herman Deru mengapresiasi kinerja suluruh jajaran Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Sumsel sehingga kepatuhan dalam membayar pajak  mencapai target.
 
Hal itu dikatakan Herman Deru saat menyampaikan sambutan pada  kegiatan pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPH Orang Pribadi dan sekaligus menyampaikam bukti eletronik SPT bertempat di aula Lantai 5, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  (Kanwil DJP) Sumsel dan Kepulauan Babel di Palembang, Kamis (10/3).
 
“Ini berhasil didalam program kerjanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi patuh sehingga targetnya tercapai mencapai target. Meskipun angka kepatuhan Sumsel di atas rata-rata 105 persen ini sudah luar biasa meski dimasa pandemi,” ucapnya.
 
Menyinggung  apa yang disampaikan oleh Kakanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel, Romadhaniah,  meskipun pajak sesuatu yang sering masyarakat dianggap beban masyarakat  tapi dibalik itu adalah sebagai kewajiban dimana dalam pembayaran pajak itu memberikan manfaat dan kontribusi pada negara dan daerah. 
 
“Masyarakat kita butuh  literasi, bahwa membayar  payar pajak  adalah    kewajiban sebagai warga negara,  dan hangan dijadikan beban ,” tuturnya.
 
Karena itu Bapak Pembangunan Sumsel itu menyampaikan idenya  sebagai  terobosan, dengan  menjadikan Sumsel sebagai  contoh meliterasi wajib pajak semenjak dari usia sejak dini. Artinya lanjutnya sejak dini anak-anak harus diingatkan bahwa pajak itu bukan beban melainkan berkontribusi terhadap pembangunan negara atau daerah. 
 
Untuk itu, Herman Deru meminta kepada Kakanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Sumsel secara komperensif agar literasi terhadap kewajiban pajak masuk dimuatan lokal mulai dari tingkat PAUD  hingga pada tingkat  perguruan tinggi.
 
“Mari kita kerjasama dan undang semua stakeholder pendidikan mulai dari tingkat paud sampai dengan perguruan tinggi sehingha anak-anak diusia pertumbuhan sudah tau ini kewajiban. Gakpapa Sumsel ini menjadi contoh,” ucapnya.
 
Dia juga menyaranakan agar dibuatkan   buku tabungan pajak yang diberikan kepada pengusaha – pengusaha konvensional   beiringan dengam saat menerima kartu NPWP.
 
Sebelum mengakhiri sambutanya Herman Deru mengajak seluruh masyarakat Sumsel untuk membiasakan diri agar menjadikan kepatuhan dalam membayar pajak  sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan negara.
 
“Mudah-mudaha apa yang kita lakukan membayar pajak menjadi andil dalam  membangun negara dan daerah,” tutupnya.
 
Sementara itu, Kakanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel, Romadhaniah mengatakan pajak adalah amanah kepada seluruh warga negara bukan semata mata beban kepada masyarakat tapi hal itu sebagai wujud cinta kepada negara. 
 
Menurutnya Peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak sangat penting dalam pencapaian target penerimaan pajak. “Seyogyanya atau idealnya ada korelasi positif antara peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak. Mengingat peran pajak lebih dari 70% dari penerimaan Negara dalam APBN, pencapaian realisasi penerimaan akan sangat berpengaruh terhadap Dana Bagi Hasil untuk daerah,” katanya.
 
Dia menyebutkan ditahun lalu pencapaian penerimaan Kanwil DJP Sumsel dan Babel mencapai 102,87 persen. Dan untuk Sumsel mencapai 105,19 persen, ini luar biasa dengan pertumbuhan 20,6 persen. 
 
“Untuk target penerimaaan Kanwil DJP Sumsel dan Babel ditahun 2022 meningkat 0,6 persen menjadi Rp. 15,5 triliun yang mana sebelumnya ditahun 2021 sebesar Rp. 5,41 triliun. Kami masih meyakini bahwa kami bisa mencapai 100 persen,” tutupnya.
Turut hadir pada kesempatan ini, Kakanwil Direktorat Jenderl Kekayaan Negara Sumsel, Jambi dan dan Kep. Babel, Surya Hadi, Kakanwil Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sumsel, Lydia Kurniawati, Kakanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai, Sumbagtim Sugeng Apriyanto  para Forkopimda atau yang mewakili. #prima

0 0 votes
Article Rating

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button