Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Sumsel Kecewa , Dua Kali Diundang PT Pertamina Patra Niaga Mangkir

Rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang digelar di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Kamis (19/2/2026), berlangsung panas. Pimpinan dan anggota Pansus secara terbuka menyatakan kekecewaan dan kemarahan atas ketidakhadiran PT Pertamina Patra Niaga yang sudah dua kali diundang namun tidak memenuhi panggilan rapat.

Wakil Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Sumsel, MF Ridho menegaskan, agenda rapat kali ini sebenarnya untuk membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) bersama sejumlah perusahaan wajib pungut (Wapu), yakni perusahaan yang berkewajiban memungut dan menyetorkan pajak bahan bakar untuk daerah.

 

Namun, ketidakhadiran Pertamina Patra Niaga kembali menjadi sorotan utama. Dalam undangan kedua, perusahaan tersebut  menurut Ridho  tidak hadir dengan alasan merasa tersinggung atas jalannya rapat sebelumnya.

 

“Pada rapat pertama, perwakilan yang hadir bukan pengambil keputusan. Mereka bukan top manajemen atau General Manager (GM). Saat ditanya, mereka tidak bisa memberikan jawaban yang kami butuhkan, sehingga rapat kami skor. Itu hal biasa dalam mekanisme rapat. Kami kemudian meminta agar GM yang hadir pada pertemuan berikutnya. Tapi sampai undangan kedua, tetap tidak hadir. Alasannya tersinggung. Justru kami yang tersinggung,” kata Ridho didampingi Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Sumsel M Nasir dan anggota Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Sumsel Taufik Abdullah dan Ayu Nur Suri.

 

Ia menilai alasan tersebut tidak profesional dan tidak mencerminkan itikad baik untuk bersama-sama membahas kepentingan daerah.

 

 Menurutnya, selama ini Pansus belum pernah menghadapi sikap seperti itu dari mitra kerja.

 

“Kalau memang tidak bisa menjawab, rapat diskors, lalu kita jadwalkan ulang. Itu prosedur biasa. Tapi ketika diundang kembali malah tidak hadir dengan alasan tersinggung, ini yang kami sesalkan. Ini akan kami tindak lanjuti untuk diluruskan,” ujarnya.

 

Selain soal ketidakhadiran, Pansus juga menyoroti ketimpangan kontribusi PBBKB terhadap PAD Sumsel tahun 2025.

 

Ridho menjelaskan, target PBBKB Sumsel tahun 2025 sebesar Rp1,5 triliun. Namun realisasinya justru melampaui target, yakni Rp1,7 triliun pada Desember 2025. Secara tren, capaian ini tergolong positif karena dalam beberapa tahun terakhir realisasi selalu melebihi target.

 

“Biasanya mencapai target saja sudah sulit, ini malah melampaui. Artinya potensi pajak bahan bakar di Sumsel memang besar,” kata politisi Partai Demokrat ini.

 

Namun yang menjadi pertanyaan besar Pansus adalah komposisi penyumbang PAD tersebut. Dari total Rp1,7 triliun, sekitar Rp1,5 triliun disumbangkan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Sementara sisanya sekitar Rp200 miliar berasal dari 18 perusahaan Wapu (wajib pungut) lainnya.

 

Jika dirata-rata, 18 Wapu tersebut hanya menyumbang sekitar Rp11 miliar per perusahaan. Padahal, masing-masing memiliki puluhan hingga lebih dari 100 agen distribusi BBM yang tersebar di seluruh Sumsel.

 

“Ini yang menurut kami tidak masuk akal. Satu perusahaan bisa menyumbang Rp1,5 triliun, sementara 18 perusahaan lainnya secara total hanya Rp200 miliar. Ini tentu menjadi PR besar bagi Pansus,” tegas Ridho.

 

“Pansus meyakini masih ada potensi besar yang belum tergali dari sektor PBBKB,”katanya.

 Ridho bahkan menyebut kondisi ini sebagai “kotak Pandora” yang harus dibuka untuk mengetahui persoalan sebenarnya.

 

Ia menegaskan, langkah Pansus bukan untuk mencari-cari kesalahan atau sekadar menuduh adanya kekurangan bayar, melainkan memastikan seluruh potensi pajak benar-benar tergali maksimal demi kepentingan masyarakat.

 

Menurutnya, biaya untuk menjadi Wapu tidak kecil. Dengan proses dan biaya yang cukup besar, tidak logis jika distribusi BBM yang dilakukan hanya berdampak kecil terhadap setoran pajak daerah.#rr