PALI – Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Asgianto, ST, tampak geram saat menghadiri kegiatan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang digelar di Hotel Srikandi, Rabu (15/10/2025).
Kemarahan Bupati Asgianto dipicu oleh banyaknya perusahaan yang hanya mengutus perwakilan tanpa kewenangan mengambil keputusan dalam forum penting tersebut.
> “Kalau memang tidak ada kontribusi untuk PALI, silakan angkat kaki dari sini. Saya kecewa karena banyak perusahaan hanya mengirim perwakilan. Kalau tahu seperti ini, lebih baik dibatalkan saja,” tegas Asgianto dengan nada kesal.
Menurut Bupati, pertemuan tersebut seharusnya dihadiri langsung oleh para pemangku kebijakan perusahaan, bukan hanya staf pelaksana. Pasalnya, forum CSR bertujuan untuk membahas secara transparan arah penggunaan dana CSR melalui program pembangunan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten PALI demi kesejahteraan masyarakat.
> “Jangan seperti ini, jangan cari makan di PALI tapi tidak mau membangun PALI. Ke depan, mari kita buka secara transparan kemana alokasi dana CSR disalurkan. Perusahaan yang tidak menyalurkan dana CSR akan dikenai sanksi,” tegasnya lagi.
Asgianto juga menegaskan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyalurkan CSR ke program prioritas daerah yang langsung dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), di mana masih terdapat 6.874 rumah yang perlu dibedah di PALI. Selain itu, program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) serta pembangunan infrastruktur dasar lainnya juga menjadi prioritas.
> “Pilih salah satu program yang bisa langsung dikerjakan perusahaan. Jangan salurkan dana CSR lewat oknum yang mengatasnamakan masyarakat, tapi hasilnya hanya dinikmati segelintir orang,” tegas Bupati.
Diketahui, kegiatan forum CSR TJSL tersebut dihadiri sekitar 30 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten PALI, serta diikuti hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, ketidakhadiran para pimpinan perusahaan menjadi sorotan utama Bupati dan menandakan masih lemahnya komitmen dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.
