Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama dengan DPRD Sumsel menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp10,6 triliun.
Kesepakatan itu diwujudkan setelah penandatangan kesepakatan bersama antara Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati pada Rapat Paripurna ke LIV (54) DPRD Provinsi Sumsel, Rabu 31 Agustus 2022.
Herman Deru mengatakan, bahwa Pemprov Sumsel tetap konsen pada beberapa hal dalam membelanjakan APBD.
Baca Juga: Rapat Paripurna APBD Perubahan DPRD Lubuklinggau, Walikota Menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi
"APBD ini masih tetap konsisten diperuntukkan bagi pembangunan Sumsel secara berkelanjutan seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan, infrastruktur dan lainnya," kata Herman Deru.
Namun, lanjutnya, dalam membelanjakan APBD juga akan disesuaikan dengan kondisi.
"Infrastruktur memang jadi prioritas saat ini. Mungkin kalau infrastruktur jalan provinsi sudah 90 persen. Namun, untuk infrastruktur kabupaten dan kota memang harus dibantu. Kita sudah menyepakati terkait pembenahan dan peningkatan infrastruktur ini," terangnya.
Baca Juga: Malam 1 September 2022, Pemerintah Naikan Harga BBM Non Subsidi, Berikut Harga Sesuai Wilayah
Tidak hanya itu, dia menyebut, APBD yang ada juga akan difokuskan pada penanganan sejumlah persoalan yang terjadi. Salah satunya stunting
Untuk diketahui, selain menggelar rapat Rapat Paripurna ke LIV (54), DPRD Sumsel juga menggelar Rapat Paripurna ke LV (55) dengan agenda penjelasan Gubernur Sumsel terhadap perubahan APBD 2022.
Baca Juga: Herman Deru: Kenaikan BBM Adalah Hal yang Wajar, Harus Disikapi dengan Bijak
Baca Juga: Mau Lihat Penampilan Istri Arab tercantik di Dunia?[AD] Pada kesempatan itu, Herman Deru berharap perubahan APBD tersebut dapat disahkan sehingga pembangunan Sumsel terus berjalan dengan baik. "Kita berharap perubahan APBD ini dapat disahkan tepat waktu," katanya.#prima
